rumahmurah.com-Pemerintah memiliki wacana untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Rencananya kedua ini akan digantikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk menyederhanakan perizinan dan memudahkan investasi masuk. 

Ada wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Langkah ini ditempuh pemerintah agar memudahkan masuknya investasi dengan menyederhanakan perizinan.

Proses perizinan yang disederhanakan juga tidak boleh mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan. Menteri Agraria & Tata Ruang/ Kepala BPN RI Sofyan A. Djalil, meyakinkan bahwa menghapus IMB dapat dilakukan dengan menjaga kualitas tujuan tersebut.

“Salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi,” Jelasnya.

Ada kemungkinan penghapusan IMB dan RDTR. Hal ini dlihat karena terdapat kesamaan substansi yang diatur dalam kedua dokumen tersebut.

Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten atau Kota yang telah memiliki RDTR memiliki peluang untuk penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL.

dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam Peraturan Menteri (Permen) tersebut, usaha dan/atau kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten atau Kota yang telah memiliki RDTR memiliki peluang melakukan penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL.

Sofyan pun menjelaskan, sejauh ini persoalan tata ruang baru sampai tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dia menyebutkan baru sebanyak 53 Kabupaten atau Kota yang memiliki RDTR dan itu tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten atau Kota.

Ketahui lebih lengkap mengenai Panduan dan Cara Mengurus IMB

“Dengan kata lain, baru ada 53 RDTR. Tanpa RDTR, kita tidak tahu penggunaan secara spesifik tentang lahan tertentu, bangunan tertentu, serta kebijakan tata ruang yang lebih bisa menjadi pegangan,” tambah Sofyan A. Djalil.

RDTR juga merupakan bagian penting dari Online Single Submission (OSS). Izin lokasi dapat langsung diterbitkan pada daerah yang memiliki RDTR. Terobosan ini telah menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi yaitu pertimbangan teknis (pertek) pertanahan.

Oleh karena itu Sofyan A.  Djalil mengatakan RDTR ini perlu untuk terus didorong percepatannya.

“Kami akan dorong pemerintah dan saya akan perjuangkan dengan bicara ke Bappenas supaya tata ruang ini dapat perhatian khusus perihal anggaran dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Percepatannya sudah mulai dilakukan dengan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan seluruh sekolah perencanaan di Indonesia. Kerja sama ini dapat membantu Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyusun tata ruang dengan RDTR.

Dengan melibatkan sekolah perencanaan, bisa memeroleh dua manfaat. Pertama, memiliki sumber yang bisa digunakan kapan pun untuk membangun tata ruang melalui RTRW dan RDTR. Kedua, memiliki permasalahan yang sebenarnya mengenai bagaimana merencanakan tata ruang yang sesuai kondisi nyata.

Baca selengkapnya: Info Penting Seputar PBB

Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang melakukan penguatan pengawasan yang transparan mengenai tata ruang di Indonesia. Salah satunya adalah Geigraphical System Tata Ruang (GISTARU). 

Semua kondisi tata ruang di seluruh Indonesia yang sudah disahkan dan dimasukkan ke dalam GISTARU, bisa diakses masyarakat agar bisa melihat fungsi tata ruangnya.

Temukan lebih banyak lagi panduan dan tips membeli rumah dalam Panduan dan Referensi. 

Hanya rumahmurah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here